KBB ,Indonesiapost24.com // Audiensi antara Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa dan LSM (BOOMS) dengan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, membuka peluang kembalinya pengalokasian dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sempat terhenti selama tiga tahun terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka terhadap usulan BOOMS, dengan catatan ketersediaan anggaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar—yang akrab disapa Kopral—menyampaikan bahwa respons bupati memberi harapan baru bagi keberlangsungan kegiatan ormas di daerah.
Menurutnya, mekanisme penyaluran hibah nantinya harus mengacu pada proposal yang diajukan serta diawasi secara ketat agar tepat sasaran. Selain itu, aspek ketersediaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedalitbangda) menjadi faktor penentu utama.
Didin menjelaskan, dari sekitar 250 ormas yang terdaftar di Bandung Barat, pemberian hibah tidak dimungkinkan dilakukan setiap tahun untuk seluruh organisasi. Oleh karena itu, skema distribusi bergiliran dinilai sebagai solusi yang realistis.
“Jika anggaran hibah tersedia, maka penyalurannya akan dilakukan secara bertahap atau pergelombang agar merata,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Bandung Barat masih menunggu kepastian regulasi sebagai dasar hukum dalam penyaluran hibah tersebut. Harapannya, alokasi anggaran bisa mulai direalisasikan pada tahun 2027.
Tak hanya soal hibah, BOOMS juga menawarkan peran sebagai mitra strategis pemerintah. Salah satu usulan konkret adalah penyelenggaraan bimbingan teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi ormas, guna meningkatkan kapasitas administrasi dan transparansi dalam pengelolaan program.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan yang lebih akuntabel dan partisipatif.
Red ***( Sandi )































