Aceh Singkil, | Pemuda dan masyarakat Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, mengeluhkan pengelolaan aset dan keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat.
Mereka menduga aset desa yang dikelola oleh BUMDes tidak lagi jelas keberadaannya, sementara keuntungan dari kegiatan usaha juga tidak dirasakan oleh warga.
Rahman Syafi’i, salah satu tokoh pemuda Suka Makmur, mengungkapkan keresahannya bersama warga yang semakin memuncak akibat ketidakjelasan pengelolaan aset desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat sangat resah karena aset desa yang dikelola oleh BUMDes selama beberapa tahun terakhir tidak terlihat hasilnya. Tidak ada transparansi dari pengurus, baik soal keuntungan maupun kerugian,” ujarnya, Kamis (02/01/2025).
Menurut Rahman, pada awal pembentukan BUMDes, aset desa yang dikelola cukup banyak dan seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aset tersebut dilaporkan berkurang dan sebagian diduga disimpan di rumah pribadi pihak tertentu.
“Kami juga mendapati bahwa penyerahan aset desa dari kepala desa lama ke Pj kepala desa sebelumnya ada, namun dari Pj kepala desa kepada Kepala desa definitif saat ini tidak ada. Ada pernyataan bahwa penyerahan dilakukan, tapi kenyataannya tidak ada serah terima aset yang memadai,” tambahnya.
Selain aset, dana desa sebesar Rp200 juta yang dialokasikan untuk kegiatan BUMDes juga dipertanyakan penggunaannya. Dana tersebut sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti usaha simpan pinjam, kolam tambak ikan, dan depot air. Namun, hasil dari kegiatan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat.
“Kami menduga dana BUMDes hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh pengurus lama. Tidak ada kejelasan mengenai keuntungan maupun kerugiannya,” kata Rahman.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengurus baru yang bersedia mengelola BUMDes. Warga enggan mengambil alih pengelolaan akibat banyaknya aset yang tidak jelas dan dana yang tidak dipertanggungjawabkan.
“BUMDes Suka Makmur saat ini tidak ada pengurus aktif. Warga takut untuk terlibat karena aset dan dana yang tidak jelas,” katanya.
Rahman meminta pihak berwenang, termasuk Inspektorat, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dan Polres Aceh Singkil, untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Ia berharap aset desa yang hilang dapat dikembalikan, dan pengelolaan BUMDes bisa kembali berjalan dengan transparan pada tahun 2025.
“Kami mendesak APH untuk mengusut sampai ke akar-akarnya. Kami ingin semua aset desa dikembalikan, dan pengelolaan BUMDes dapat dimulai lagi dengan lebih baik dan transparan,” tutup Rahman.
