*Respons cepat dan tindakan Bupati Agara, adalah melindungi konsumen dan menjaga kualitas pangan, di Bumi Sepakat- Segenap Tanoh Alas Metuah.
Kutacane- (Indonesia Post) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meng- apresiasi terhadap tindakan tegas yang diambil oleh Bupati Aceh Tenggara (Agara), H.M. Salim Fakhry, S.E.M.M., dalam menanggapi temuan dugaan pengoplosan beras di daerah tersebut.
Temuan ini berawal dari informasi yang diterima oleh masyarakat, mengenai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang beras yang terletak di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Bambel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendapatkan informasi dan laporan tersebut, Bupati H.M. Salim Fakhry segera bertindak cepat dengan meminta pihak Kepolisian Resor Aceh Tenggara, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi, S.H., dan Kasat Intelkam Iptu Iskandar Said, untuk melakukan pengecekan di lokasi.
Dari hasil pengecekan menunjukkan, bahwa dugaan pengoplosan beras tersebut memang benar adanya. Pada Kamis dini hari, 3 April 2025, sekitar pukul 01.30 WIB, Bupati bersama aparat setempat melakukan penggrebekan di gudang UD. Kamsia Tani.
Saat penggrebekan tersebut, aparat berhasil mengamankan sekitar 20 ton beras yang diduga oplosan. Selain itu, pihak berwajib juga telah mengamankan pelaku berinisial MMT, beserta barang bukti lainnya. Berdasarkan pengakuan MMT, pelaku diketahui telah mencampurkan berbagai kualitas beras, yang kemudian disalurkan ke Bulog Aceh Tenggara, mencapai sekitar 400 ton, sebelum penggrebekan dilakukan.
Muhammad Saleh Selian, aktivis LIRA, menyoroti standar kualitas beras yang diterapkan oleh Bulog, yang meliputi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir tidak lebih dari 2 persen. Saleh Selian mengungkapkan bahwa modus pengoplosan beras oleh oknum tertentu, kerap terjadi mencampurkan butir menir melebihi 2 persen hal ini adalah melawan hukum karena sangat merugikan masyarakat, terutama sebagai konsumen.
Menurutnya, jika beras oplosan yang digrebek ini benar-benar terbukti, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.
“Logikanya, beras yang tidak sesuai standar, seperti beras Serang atau beras kampung yang dicampur, seharusnya tidak melebihi batas butir menir 2 persen. Namun, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut, jelas Saleh.”
Lebih lanjut, Saleh juga menegaskan pentingnya peran Bulog dalam proses ini. Pihak Bulog, sebagai lembaga yang menerima pasokan beras, harus dimintai keterangan mengenai apakah 400 ton beras yang diterima, telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jika terbukti tidak sesuai, Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab juga wajib dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Terkait 400 ton, Bulog harus melakukan uji laboratorium forensik terhadap beras yang diduga oplosan ini, dengan melibatkan pihak hukum dan disaksikan oleh publik, agar proses ini berjalan transparan dan akuntabel, tambahnya.”
Disamping itu, Saleh Selian menuturkan apakah ada niat jahat ( unsur mensrea) juga dalam proses pencampuran beras di gudang tersebut, yang dilakukan secara tertutup, aktivitas pada malam hari dan tanpa pengawasan resmi dari pihak terkait, seperti Bulog. Pelaku MMT memang patut dicurigai, tapi sebaliknya pihak kepolisian bekerja secara profesional dalam kasus ini, sebelum mentersangkakan pelaku harus jeli, seperti dipastikan terlebih dahulu apakah beras 400 ton itu, yang ditampung Bulog apakah tidak sesuai standar Bulog atau sebaliknya.
Sebagaimana diketahui terduga pelaku MMT berusia 26 tahun, bersama empat orang lainnya, kini telah diamankan bersama satu unit Truk Fuso warna oranye, yang digunakan untuk distribusi beras oplosan tersebut.
Respons dan tindakan Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, S.E.M.M., yang langsung terjun ke lapangan bersama aparat penegak hukum, patut diapresiasi sebagai langkah yang cepat dan tepat dalam melindungi konsumen, dan menjaga kualitas pangan di wilayah Aceh Tenggara. Kini, proses hukum terhadap pelaku dan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan, untuk mengungkap lebih dalam praktik ilegal yang merugikan masyarakat tersebut. Demikian dilaporkan dari Aceh Tenggara. (P. Lubis).
