Medan – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (3/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Franc bergabung bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara, untuk berdiskusi langsung dengan para legislator pusat mengenai berbagai isu strategis yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait laju pembangunan dan permasalahan pertanahan.
Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dalam sambutannya, Bobby menyoroti salah satu persoalan krusial yang masih membelit banyak daerah di Sumut, yakni konflik agraria. Menurutnya, persoalan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan belum menemukan solusi yang konkret, bahkan kerap kali menjadi bahan kampanye politik saat musim pemilihan tiba.
“Konflik agraria di Sumut bukan persoalan baru. Ini sudah terjadi sejak lama dan menjadi salah satu janji politik yang belum juga terealisasi. Dampaknya bukan hanya soal lahan, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan hidup masyarakat,” tegas Bobby.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumut menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidakpastian status tanah, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga konflik antara masyarakat adat, petani, dengan perusahaan negara maupun swasta. Situasi ini, kata Bobby, membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan masukan dari para kepala daerah sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
“Ini menjadi bagian dari tugas kami di Komisi II DPR RI. Aspirasi dari Gubernur dan para Bupati/Walikota akan kami teruskan dan fasilitasi ke kementerian yang relevan. Semoga dengan niat baik kita bersama, persoalan pertanahan di Sumut bisa segera diselesaikan,” ujar Rifqi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Muhammad Sri Pranoto, menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi antar lini pemerintahan. Ia menyebut bahwa penyelesaian konflik agraria hanya mungkin dilakukan bila ada sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Tanpa keterbukaan dan kerja sama lintas lembaga, sulit rasanya konflik ini bisa tuntas. Kami dari BPN siap menjadi mitra aktif dalam proses penyelesaian, namun perlu juga komitmen yang kuat dari semua pihak,” ucap Sri Pranoto.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah penyelesaian konflik agraria, serta mendorong percepatan pembangunan yang inklusif di wilayahnya. Ia mengapresiasi ruang dialog yang dibuka oleh Komisi II DPR RI, dan berharap pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi nyata untuk menyelesaikan permasalahan klasik yang selama ini menghambat kemajuan daerah.
“Kami di daerah siap mendukung upaya pusat, asal ada keberpihakan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan. Karena yang kami hadapi di lapangan itu nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkas Franc. (Alex)
