Salak, 7 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat menggelar Sidang Paripurna pada Senin pagi, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Pakpak Bharat. Sidang ini mengagendakan penyampaian pidato Nota Pengantar Bupati terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang akan dibahas dalam masa sidang kali ini.
Mewakili Bupati Pakpak Bharat, Wakil Bupati H. Mutsyuhito Solin, Dr., M.Pd, hadir secara langsung dan membacakan pidato nota pengantar atas tiga Ranperda dimaksud, yaitu:
-
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
-
Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2029;
-
Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat, Mansehat Manik, yang membuka dan mempersilakan Wakil Bupati menyampaikan pidato pengantar yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati menyampaikan pentingnya ketiga Ranperda ini sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Pakpak Bharat.
“Kami berharap pembahasan ketiga Ranperda ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, semoga semuanya bisa dituntaskan tepat waktu,” ungkap Wakil Bupati usai membacakan nota pengantar.
Turut hadir dalam sidang tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd., M.M., sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari instansi vertikal lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ranperda RPJMD 2025–2029 menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini karena akan menjadi panduan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Sementara itu, Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 penting sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan Ranperda perumahan dan permukiman diarahkan untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Dengan dimulainya pembahasan ini, DPRD dan Pemkab Pakpak Bharat diharapkan dapat menjaga ritme kerja yang produktif, transparan, dan partisipatif demi kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh. (*)
