*Karena Pj.Kades dinilai tidak transparan dalam pengelolaan ADD, dan dianggap arogan dalam pemerintahan kute.
Kutacane | Indonesia Post — Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Lawe Tawakh, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Saliman, secara resmi melaporkan Penjabat (Pj.) Pengulu Lawe Tawakh, Jumatidin, kepada Bupati Aceh Tenggara H.M. Muhammad Salim Fakhri, S.E., M.M. Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun Anggaran 2025 serta sikap kepemimpinan yang dinilai arogan.
Dalam keterangannya kepada media, Saliman menyebutkan bahwa kinerja Pj. Pengulu Jumatidin telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Selain tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran, Jumatidin juga dinilai bersikap otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pekerjaan rehab jembatan tani yang anggarannya sebesar Rp47 juta, hanya dilakukan pengecoran sepanjang 7 meter saja. Kami juga mendapati adanya dugaan pemotongan gaji perangkat desa. Seharusnya gaji dibayar untuk sembilan bulan, namun yang dibayarkan hanya lima bulan,” ungkap Saliman.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan sejumlah kegiatan desa yang diduga tidak dikerjakan secara transparan, seperti normalisasi aliran sungai dengan nilai Rp50 juta, kegiatan FHBI senilai Rp25 juta, anggaran PAUD sebesar Rp20 juta, serta kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tercatat menelan dana Rp10 juta.
Tak hanya soal anggaran, Saliman menyoroti rendahnya kehadiran Jumatidin di wilayah desa. “Bahkan saat orang tua bendahara desa meninggal dunia, Pj. Pengulu tidak hadir untuk bertakziah,” ungkap seorang Kepala Dusun Lawe Tawakh.
Kepala Dusun tersebut juga menyampaikan bahwa sikap arogan Jumatidin sempat memicu ketegangan dengan Imam Kute Lawe Tawakh, yang nyaris berujung bentrok fisik. Hal itu dipicu oleh ketidaklaksanaan kegiatan FHBI 1 Muharram, meskipun sudah tercantum dalam APBDes.
Sebagai bentuk protes, lebih dari 50 warga Lawe Tawakh turut serta mengantarkan laporan resmi Ketua BPK ke Kantor Bupati Aceh Tenggara. Mereka berharap agar Bupati segera mengevaluasi dan mencopot Jumatidin dari jabatannya sebagai Pj. Pengulu.
Menanggapi laporan tersebut, Jumatidin menyatakan bahwa seluruh kegiatan desa telah dilaksanakan sesuai prosedur. Ia juga membantah tudingan pemotongan gaji perangkat desa.
“Awalnya saya hanya membayar gaji lima bulan karena SK mereka belum diterbitkan oleh Pj. sebelumnya, Hatta. Setelah saya koordinasi dengan Camat, akhirnya saya bayar kekurangannya dan kini sudah lunas untuk sembilan bulan,” jelas Jumatidin sambil menunjukkan dokumen dan foto kegiatan pembangunan desa.
Jumatidin juga mengaku tak terpengaruh oleh laporan tersebut. “Saya tidak masalah dilaporkan. Saya merasa tidak bersalah. Saya yakin ada motif dari oknum tertentu di desa yang ingin menggantikan posisi saya sebagai Pj. Pengulu,” ujarnya.
Laporan ini menambah deretan kasus dugaan ketidaktertiban dalam pengelolaan Dana Desa di Aceh Tenggara, yang kini menjadi perhatian masyarakat luas dan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.
(Laporan: P. Lubis – Indonesia Post)
