JAKARTA
Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terus bergulir dan menguat dari elemen masyarakat, salah satunya Gerakan Berantas Korupsi (Gerbrak).
Reaksi desakan tersebut lantaran KPK dinilai tidak mempunyai keberanian untuk memanggil dan memeriksa serta menagkap anak mantu mantan Presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) yang juga terseret kasus suap tamabang nikel di Maluku Utara dengan istilah Blok Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Gerbrak Saharuddin memastikan dirinya akan segera menggelar aksi di Gedun Merah Putih KPK sampai ada pengumuman jadwal pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
“Pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan di republik ini. Saya pastikan (Gerbrak) akan terus aksi di KPK sampai jadi,” ucap Saharuddin dalam keterangan tertulis, Rabu 9 Juli 2025.
Saharuddin mengatakan pemeriksan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebenarnya langkah tepat dan baik untuk publik dan untuk Bobby sendiri. Karena dengan pemeriksaan tersebut publik mendapatkan jawaban dari KPK sejauh mana keterlibatan Bobby Nasution dalam gurita korupsi Dinas PUPR Sumut.
“Bobby Nasution tidak perlu risih dengan pemeriksaan yang akan dilakukan KPK terhadap dirinya. Pemimpin yang bersih pasti berani, sebaliknya jika pemipin kotor pasti tetlihat takut. Jika lantai kotor harus dibersihakan dengan sapu bersih, jangan pula memakai sapu yang kotor,” tegas Saharuddin.
KPK dalam operasi tangkap tangan menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif. Topan Ginting terkenal orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sejak dirinya Walikota Medan.
Meski namanya ikut mencuat dalam pusaran korupsi Topan Gunting yang menjadi perhatian publik, namun hingga kini Bobby Nasution belum diperiksa oleh KPK dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menyatakan proses penyidikan pasti terus berkembang, termasuk penelusuran potensi aliran dana dan aset yang diperoleh dari hasil korupsi yang dilakukan. Tetapi hingga kini belum ada kepastian dari KPK kapan pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara tersebut dilakukan.
“Bobby Nasution sendiri merupakan figur publik dari kalangan elite. Ia merupakan mantu dari Presiden RI ke 7 Jokowi dan putra dari almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PTPN IV. Usai menamatkan studi magister di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bobby terjun ke dunia usaha, khususnya di sektor properti di Medan dan Jakarta,” jelas Saharuddin.
Masyarakat dan aktivis anti-korupsi, lanjut Saharuddin, sangat berharap KPK tetap menjunjung tinggi nilai dan prinsip transparansi keadilan dalam menuntaskan kasus korupsi tersebut tanpa pandang bulu.
“Publik butuh kepastian hukum, bukan keraguan yang berkepanjangan,” tegasnya.(red)
