Pakpak Bharat, 16 Juli 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat menggelar Sidang Paripurna pada Selasa (16/7/2025), dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Sidang yang digelar di ruang rapat utama DPRD Pakpak Bharat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Elson Angkat, SS dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Pakpak Bharat H. Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Sekretaris Daerah Jalan Berutu, S.Pd, MM, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula para pejabat eselon II, pimpinan instansi vertikal, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap tiga Ranperda yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bupati Pakpak Bharat dalam Nota Pengantar pada sidang terdahulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun ketiga Ranperda tersebut meliputi:
- Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2029
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wakil Bupati Mutsyuhito Solin menyampaikan apresiasinya atas saran-saran yang disampaikan para anggota dewan. Ia menegaskan, semua masukan akan ditelaah secara mendalam oleh pihak eksekutif dan akan ditanggapi secara resmi dalam Nota Jawaban Bupati pada sidang berikutnya.
“Kami tentunya berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras dari segenap anggota DPRD Pakpak Bharat, setelah memberikan saran dan masukan bagi perbaikan tiga Ranperda yang sedang kita susun,” kata Mutsyuhito usai sidang.
Menurutnya, saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi memiliki nilai penting dalam penyempurnaan regulasi daerah. Ia menegaskan, dokumen peraturan daerah nantinya akan menjadi landasan hukum yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
“Saran dan masukan-masukan ini sangatlah kita butuhkan, demi tercapainya dokumen Peraturan Daerah yang nanti menjadi landasan hukum penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan Pakpak Bharat ke depan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menaruh perhatian besar terhadap proses legislasi daerah, khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan penataan kawasan permukiman.
Sidang Paripurna lanjutan yang akan mendengarkan Nota Jawaban Bupati dijadwalkan digelar dalam waktu dekat sebagai kelanjutan dari proses pembahasan ketiga Ranperda tersebut. (Alex)
