Jakarta – Presiden keenam Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat runtuhnya banyak negara besar, bukan semata karena tekanan dari luar, tetapi akibat perilaku pemimpinnya sendiri yang menempatkan kekuasaan di atas hukum dan kepentingan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan SBY dalam pidato bertajuk World Disorder and the Future of Our Civilization yang digelar di Jakarta, Rabu (30/7/2025). Pidato tersebut juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kompas TV dan dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga diplomat asing.
“Dalam satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara-negara kuat runtuh karena para pemimpinnya meletakkan diri di atas sistem hukum, di atas keadilan, bahkan mengabaikan kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya,” kata SBY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SBY menyinggung sejarah kekuasaan absolut di Prancis menjelang Revolusi 1789 sebagai contoh konkret. Kala itu, para penguasa menempatkan dirinya sebagai representasi mutlak negara dan hukum.
“Bahkan ada yang berkata, ‘negara adalah saya’, ‘hukum adalah saya’, ‘konstitusi adalah saya’, ‘keadilan adalah saya’, ‘suara rakyat adalah saya’. Jangan-jangan mengatakan ‘Tuhan adalah saya’,” ujar SBY, seraya menegaskan bahaya egoisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam pidato yang penuh refleksi peradaban itu, SBY mengutip Jared Diamond, seorang ilmuwan yang meneliti keruntuhan peradaban. Ia menyebutkan lima penyebab utama keruntuhan suatu bangsa: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, konflik dengan negara tetangga (peperangan), menurunnya mitra dagang, serta respons internal yang buruk terhadap krisis.
“Diamond menekankan bahwa peradaban tidak runtuh karena tantangan itu sendiri, melainkan karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. Maka, dalam abad ke-21 yang sangat dinamis ini, kita harus mampu berubah, beradaptasi, dan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik,” tuturnya.
Pidato SBY ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika, hukum, dan kesetiaan kepada rakyat, berpotensi membawa sebuah bangsa ke jurang kehancuran—sebagaimana telah terjadi dalam berbagai peristiwa sejarah dunia. (P LUBIS)
