Pakpak Bharat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi melakukan langkah proaktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Penandatanganan ini digelar sebagai bagian dari komitmen pendampingan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, SH, MH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan utama dari kerja sama ini adalah memberikan pendampingan hukum dan administratif agar proyek-proyek strategis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan proyek yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga sesuai dengan koridor hukum, sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan bertujuan untuk menghindari munculnya potensi masalah hukum di kemudian hari, serta menjamin bahwa pelaksanaan proyek strategis mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Cahyadi menegaskan bahwa kerja sama ini adalah wujud sinergi kelembagaan antara Kejari Dairi dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kepastian hukum dan transparansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kami di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah daerah, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan proyek strategis,” ujar Cahyadi.
Ia juga menambahkan bahwa Kejari Dairi selama ini aktif terlibat dalam berbagai kegiatan strategis di wilayah kerjanya, khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat. Bentuk keterlibatan itu meliputi pemberian materi hukum kepada OPD, konsultasi, pengawalan terhadap pelaksanaan proyek, hingga fasilitasi percepatan pembangunan daerah.
Langkah ini disambut baik oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang menilai kerja sama dengan Kejaksaan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan proyek strategis yang tengah digarap maupun yang akan datang dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan polemik hukum.
Kerja sama Kejari Dairi dan Pemkab Pakpak Bharat menjadi model pendekatan yang mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan. Pola ini tidak hanya menjaga keberlangsungan proyek, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. (Alex)
