Oleh: Rajab Situmorang, S.T. / Januar Pagar M. Lubis
Pendahuluan
Pencurian ringan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang dijuluki Bumi Sepakat-Segenap, adalah sebuah momok tersendiri antara penegakan hukum dan kegelisahan masyarakat. Banyak warga yang dirugikan akibat maling tanaman, seperti kopi, cokelat, sawit, pinang, pisang, dan lain-lain. Karena itu, penting dilakukan peradilan adat di desa.
Aceh Tenggara sebagai Kawasan yang Berisiko terhadap Pencurian Ringan
Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap kejahatan pencurian ringan, khususnya di Kecamatan Semadam, Lawe Sigalagala, dan Babul Makmur. Namun, dengan adanya peradilan adat, kejahatan tersebut dapat diantisipasi dan diminimalisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peradilan adat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat hubungan sosial antarwarga.
Aturan yang Dapat Dipakai untuk Mengantisipasi Pencurian Ringan
Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, Bab VI, Pasal 13, disebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
a. perselisihan dalam rumah tangga;
b. sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. perselisihan antar warga;
d. khalwat meusum;
e. perselisihan tentang hak milik;
f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. perselisihan harta sehareukat;
h. pencurian ringan;
i. pencurian ternak peliharaan;
j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
k. persengketaan di laut;
l. persengketaan di pasar;
m. penganiayaan ringan;
n. pembakaran hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. ancam-mengancam (tergantung jenis ancaman); dan
r. perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Dalam banyak kasus, pencurian ringan lebih efektif diselesaikan melalui peradilan adat. Mekanisme ini dapat mengurangi beban pengadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pelatihan peradilan adat bagi perangkat desa dan stakeholder. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan secara sistematis.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan kebutuhan ini sebagai prioritas, misalnya dengan memasukkan program pelatihan peradilan adat dalam APBKute 2026. Setelah itu, penyelesaian kasus di desa dapat berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
Poin Penting dalam Pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh Tenggara
-
Pelatihan peradilan adat bagi stakeholder di setiap desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan.
-
Pengembangan sistem peradilan adat yang efektif dan efisien.
-
Dukungan pemerintah daerah untuk memasukkan pelatihan peradilan adat ke dalam APBKute 2026.
-
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peradilan adat.
-
Sosialisasi mengenai batas-batas pencurian ringan sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang penyelesaian perselisihan adat dan adat istiadat.
Dalam Pasal 7 peraturan tersebut dijelaskan:
-
Pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. pencurian pertama kali dengan nilai nominal di bawah Rp 2.500.000,-;
b. pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. -
Pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan karena penyimpangan perilaku/penyakit.
Dengan aturan ini, pelaksanaan peradilan adat di Aceh Tenggara diharapkan berjalan tersistem, berwibawa, dan mampu mengantisipasi keresahan masyarakat akibat pencurian ringan.
Adapun desa-desa yang paling sering mengalami keresahan akibat tindak pidana pencurian ringan, khususnya di Kecamatan Lawe Sigalagala, antara lain: Desa Sukamaju, Kayu Mbelin, Karya Indah, Lawe Sigala Timur, Lawe Loning Aman, dan Sukadamai, serta desa lainnya.
Penutup
Peradilan adat perlu dilaksanakan di desa, disertai sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa. Untuk itu, penting dianggarkan dalam APBK tahun depan guna mengatasi tindak pidana pencurian ringan di Aceh Tenggara.
Penulis: Pj. Pengulu Kute Sukamaju Kecamatan Lawe Sigalagala (1) / Wartawan Media Online Indonesia Post (2)
