Pakpak Bharat, Indonesia Post — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penandatanganan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Rancangan APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/9/2025). Sidang yang berlangsung di ruang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, SS.
Rapat paripurna berjalan lancar dan relatif singkat. Setelah membuka sidang resmi, Ketua DPRD mengajak Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, beserta para Wakil Ketua DPRD, untuk menandatangani dokumen KUA-PPAS yang telah disusun melalui proses koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Penandatanganan KUA dan PPAS ini merupakan langkah awal penyusunan Rancangan APBD Pakpak Bharat Tahun 2026. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan tugas kita bersama dalam memastikan perencanaan anggaran berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat,” ujar Elson Angkat seusai penandatanganan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan optimisme atas dimulainya tahap awal penyusunan APBD tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memastikan proses berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
“Kita berharap proses pembahasan dan perumusan Rancangan APBD Pakpak Bharat 2026 bisa berjalan baik dan selesai sesuai jadwal. Ini penting agar program-program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD dapat segera terealisasi dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Franc.
Ia juga menambahkan bahwa APBD tahun 2026 tetap akan disusun dengan mengacu pada Asta Cita, delapan program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, KUA-PPAS merupakan dua dokumen penting yang menjadi acuan utama dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KUA memuat garis besar kebijakan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah beserta asumsi dasarnya. Sementara PPAS merinci program-program prioritas serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program yang akan dijalankan tahun depan.
Dengan terlaksananya penandatanganan KUA-PPAS ini, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Pakpak Bharat diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan dan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran. (Alex)
