*Langkah MK tersebut untuk memperkuat korps Adhyaksa, dalam hal integritas dan profesionalisme.
Jakarta- (Indonesia Post) Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, tidak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mencabut hak eksklusif Jaksa Agung, dalam pemberian izin pemeriksaan atau penangkapan terhadap jaksa oleh aparat penegak hukum (APH) lain.
Adapun putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada Kamis (16/10/2025), menegaskan bahwa izin dari Jaksa Agung tak lagi diperlukan jika seorang jaksa, tertangkap tangan (OTT) atau diduga melakukan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam pidana mati, pelanggaran keamanan negara, atau tindak pidana khusus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, langkah MK justru memperkuat profesionalisme dan integritas di lingkungan Korps Adhyaksa.
“Jaksa itu nggak kebal hukum. Malah ini bagus buat kita semua untuk semakin waspada, semakin berintegritas, dan semakin bekerja profesional,” ujar Anang di @KejaksaanRI, Jakarta, pada hari Jumat (17/10/2025).
Anang Supriatna menegaskan, bahkan sebelum putusan MK ini, Kejaksaan sudah memiliki kebijakan internal, yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi jaksa yang melakukan tindak pidana.
“Kita sejak awal memang mendorong agar jaksa bekerja profesional dan berintegritas. Jadi tidak ada masalah dengan putusan MK itu,” tambahnya.
Dengan adanya putusan MK ini, pengawasan terhadap kinerja jaksa diharapkan semakin kuat dan transparan, sejalan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (P.Lubis)
