Pakpak Bhara | Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya nyata tersebut ialah melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Area dan Sektor Prioritas Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Garuda, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, dan menghadirkan sejumlah pejabat daerah serta perwakilan dari KPK.
Hadir dalam rapat ini PIC wilayah Sumatera Utara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Renta Marito, yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam kegiatan tersebut, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pakpak Bharat turut hadir. Para pengampu delapan area intervensi KPK juga menjadi peserta aktif dalam sesi koordinasi tersebut.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh KPK dalam memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel di daerahnya. Dikatakannya, kerja sama ini diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang sehat dan terbebas dari praktik korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semoga apa yang kita kerjakan hari ini akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat di masa mendatang yang bebas dari korupsi,” ujar Bupati Franc Tumanggor dalam pembukaannya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas seperti KPK untuk memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa kehadiran sistem MCSP menjadi pijakan baru dalam pencegahan korupsi yang berbasis data dan terintegrasi.
Renta Marito, dalam penjelasannya, turut menegaskan bahwa keberadaan MCSP sebagai program penguatan pemantauan dan pengendalian merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP). Dengan penambahan fungsi controlling dan surveillance, KPK berharap tata kelola pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan lebih efektif dan risiko penyimpangan bisa ditekan sedini mungkin.
“Kita hadir di sini dalam upaya membantu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat agar terhindar dari praktik korupsi. Mudah-mudahan komunikasi kita dalam upaya pendampingan pemberantasan korupsi ini bisa semakin baik. Kita berharap sistem pencegahan korupsi yang kita bangun bersama ini bisa berhasil melalui instrumen pengawasan seperti LHP BPK dan pengawasan yang melekat di setiap program,” jelas Renta Marito.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas juga berbagai strategi peningkatan kualitas pelaporan, penguatan fungsi pengawasan internal, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau jalannya pemerintahan. MCSP sendiri menekankan perlunya integritas dan kesadaran bersama di internal pemerintah daerah dalam mencegah korupsi sejak dini.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum penting untuk evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK. Dengan sistem yang kini lebih terstruktur dan terukur melalui MCSP, Kabupaten Pakpak Bharat menandai komitmen untuk berada di garis depan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang antikorupsi.
(Alex ST)
