Sumatera Selatan, 21 November 2025. Kegaduhan nasional soal syarat bantuan Baznas memasuki fase yang lebih gelap. Di ribuan kolom komentar publik, satu kalimat terus berulang: “Bantuan semakin sulit, rakyat semakin ditindas.”
Ketika rakyat miskin berdiri dengan tubuh gemetar membawa berkas demi selembar harapan hidup. Baznas, yang seharusnya menjadi rumah pertolongan, justru tampil layaknya mesin penyiksa birokrasi.
Di tengah kemarahan itu, suara paling lantang muncul dari Ketua AIPI Sumatera Selatan, Dr.(c) Ade Indra Chaniago, M.Si. Bukan kritik biasa. Bukan sindiran. Ini ledakan emosional seorang intelektual yang tidak tahan melihat rakyat diinjak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini kezaliman yang dibungkus aturan! Syarat-syarat itu tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan tidak bermoral! Kalau pengurus Baznas tidak paham apa itu amanah, BUBARKAN SAJA semuanya! Cukup sudah rakyat dihina!” teriak Ade, penuh kemarahan, Jumat (21/11/2025).
Ia menegaskan, apa yang dilakukan Baznas daerah maupun provinsi bukan sekadar salah urus. Ini pengkhianatan terhadap hakikat zakat, dana suci yang berasal dari keringat umat, bukan dari kantong pejabat.
“Rakyat miskin datang bukan untuk meminta sedekah, tetapi meminta hak! Kalau mereka disuruh mencari rekomendasi bupati hanya untuk memperbaiki rumah bolong, itu bukan pelayanan — itu penyiksaan terhadap kemiskinan,” tegasnya.
“BAZNAS TELAH MENJADI GERBANG PENDERITAAN, BUKAN GERBANG PERTOLONGAN”
Menurut Ade, wajah Baznas saat ini tidak berbeda dengan kantor birokrasi yang dingin dan congkak. Alih-alih menjadi penyelamat, Baznas berubah menjadi penjaga gerbang penderitaan, memaksa rakyat yang sudah hancur untuk kembali dihancurkan oleh persyaratan yang tak manusiawi.
Ade menyebut lembaga zakat ini tersesat di tengah tumpukan meja, tanda tangan pejabat, dan ego pengurus.
“Uang zakat itu bukan alat pamer kekuasaan! Kalau para pengurus merasa punya kuasa menentukan nasib hidup rakyat miskin, itu berarti mereka sudah buta fungsi, buta moral, dan buta hati!”
SERUAN BRUTAL UNTUK PRESIDEN PRABOWO DAN BAZNAS RI
Tidak berhenti di kritik, Ade memukul gong besar yang ditujukan ke pemerintah pusat:
“Saya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan!, Ini bukan lagi persoalan lokal, ini darurat kemanusiaan! Lakukan audit nasional, pecat pengurus yang mempermainkan rakyat, dan bersihkan seluruh sistem Baznas dari hulu ke hilir!”
Ade meminta Baznas RI mengambil alih dan mengintervensi langsung Baznas provinsi maupun kabupaten yang dianggap gagal menjalankan fungsi.
“Jika mereka tidak mampu berbenah dalam waktu dekat, maka saya minta Presiden dan Baznas RI mempertimbangkan opsi final: BUBARKAN dan bentuk ulang lembaga zakat nasional yang benar-benar berpihak pada rakyat!”
Rakyat Sudah Tidak Punya Ruang Untuk Menjerit Lagi. Rakyat kecil sudah terlalu lelah untuk mengadu. Mereka harus memilih antara mengurus berkas atau membeli beras. Antara merenovasi dinding rumah yang roboh atau menunggu rekomendasi pejabat yang entah kapan turun.
Gazebo runtuh. Rumah bocor. Anak sakit. Tapi bantuan yang seharusnya datang cepat justru dikunci oleh syarat-syarat yang mematikan harapan.
Ade menutup pernyataannya dengan ultimatum: “Ini bukan tentang Baznas saja. Ini tentang harga diri rakyat kecil. Jika negara benar-benar hadir seperti kata Presiden Prabowo, maka inilah saatnya membuktikan.”
Kini, seluruh mata tertuju pada pemerintah pusat. Apakah Presiden Prabowo akan memihak rakyat?, Atau membiarkan rakyat tenggelam dalam birokrasi yang semakin kejam dari hari ke hari?. Tim Pewarta Warga Indonesia
