Kendari, provinsi Sulawesi tenggara.02 Desember 2025, Ketua gerakan pemuda Al Washliyah provinsi Sulawesi tenggara (GPA SULTRA) Muh Iksan saranani, merespon cepat aduan dan keluhan masyarakat desa morombo pantai kebupaten Konawe Utara, provinsi Sulawesi tenggara.aduan dan keluhan masyarakat itu membuat Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani turun langsung bertemu dengan masyarakat di daerahnya tersebut sekaligus berdiskusi langsung dengan para masyarakat setempat, langkah ini diambil sebelum aksi demo yang akan di laksanakan di gedung merah putih KPK RI dan demo akan dilaksanakan di depan mabes polri di jakarta yang akan di laksanakan Minggu ini.
Iksan saranani dlam diskusi dengan masyarakat,ada beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dengan masyarakat desa morombo pantai kebupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara keluhanya antara lain:
1.masyarat sudah berulang kali melaporkan kepala desa Morombo pantai ke pihak kepolisian Polda Sultra terkait ijazah palsu kepala desa Morombo pantai dlam proses pendaftaran calon kepala desa, Namum TDK ada kejelasan dalam hasil laporan tersebut.
2.masyarak sdah berulang kali melaporkan kepala desa Morombo pantai atas penyalah Gunawan wewenang bapak kepala desa selama ini, yang seenaknya membuat keputusan Tampa hasil diskusi dan musyawarah desa bersama masyarakatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
3.masyarakat mengeluh sudah banyak perusahaan tambang nikel yang masuk di wilayah desa mereka bekerja dan menambang ,Tampa ada nya sosialisasi dampak lingkungan terhadap masyarakat, sehingga hari ini masyarakat merasakan penderitaan saat hujan turun, masyarakat terkena dampak aktivitas tambang, yang di lakukan oleh PT.KS.
4.masyarkat mengeluh,tidak adanya transparansi anggaran dan penggunaan dana desa di pergunakan untuk apa, sehingga masyarakat mengeluh seharusnya dana desa yang begitu besar, mampu di manfaatkan untuk pengadaan sumur bor untuk ketersediaan air bersih masyarakat, namun sampai saat ini hanyalah mimpi dan janji.
5.masyarak mengeluh banyak perubahan tambang nikel yang sedang produksi di daerah mereka, hampir semua nya koridor atau ilegal, Namum yang menjadi istilah uang debu hanya di kelola sendiri kepala desa Morombo pantai, Tampa sepengatahuan masyarakat desa untuk apa.
6.masyarakat memprotes kepada pihak perusahaan yang sedang bekerja terkait dampak lingkungan,dimana perusahaan tersebut bekerja dengan menggunakan jalan usaha tani dan jalan umum masyarakat, hingga mengakibatkan jalan rusak, namun justru dari pihak perusahaan membalas protes masyarakat dengan kata kalimat”kami menggunakan jalan usaha tani dan jalan masyarakat ini karena sdah MEMINTA ijin kepada kepala desa Morombo pantai,ini jelas bentuk arogansi pemerintah desa yang TDK melibatkan masyarakatnya dlam aktivitas pembangunan.
7.kepala desa morombo pantai terkesan otoriter dlam memimpin masyarakat,jika ada masyarakat yang berani memprotes kebijakan pemerintah kepala desa terkait aktivitas tambang yang TDK memenuhi syarat aturan sekaligus memprotes kepala desa terkait kebijakanya yang di putuskan Tampa adanya musdes,maka masyarakat tersebut menjadi korban kesewenangan kepala desa, salah satu contoh apalagi masyarakat MEMINTA pelayanan administrasi identitas warganya,kepala desa TDK memproses dan bahkan mempersulitnya, dengan alasan masyarakat tersebut merupakan lawan politiknya dlam setiap kebijakanya.
8.masyarakat mengeluh ada masyarakat penerima bansos beras yang ekonomi nya sudah mapan dan mampu, sementara ada masyarakat yang betul-betul berhak atas bantuan tersebut,tapi TDK mendapatkanya,dan itu di buktikan data yang sedang di simpan oleh masyarakat.
9.masyarakat menyesal atas prilaku kepala desa Morombo pantai yang menyerahkan lahan tanah aset desa, yang di sebut dengan kode 4,7 lahan lokasi tersebut sangatlah luas yang merupakan aset pemerintah dan masyarakat desa,di serahkan kepada pihak perusahaan tambang nikel untuk di jadikan areal pertambangan dengan menerima dana hampir 1 milyar dri perusahaan tambang,tapi dana tersebut hanya di kelola sendiri pak desa dan TDK di libatkan masyarakat,dan sampai hari ini anggaran tersebut TDK di ketahui di pergunakan untuk apa.
10.masih banyak Tambang nikel koridor atau ilegal yang masih bekerja sampai hari ini (satgas halilintar dan satgas PKH, proses perusahaan tambang ilegal,di antaranya PT MASEMNPO DALLE yang menambang di kawasan hutan lindung, Tampa data administrasi ijin yng TDK jelas.
11.GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENDESAK KPK RI, KEJAKSAAN AGUNG RI, MABES POLRI,SATGAS HALILINTAR,SATGAS PKH DAN KEMENTERIAN DESA UNTUK TURUN LANGSUNG MEMPROSES LAPORAN DAN ADUAN MASYARAKAT DESA MOROMBO PANTAI TERKAIT 11 LAPORAN TERSEBUT,SEBAB MASYARAKAT DESA MOROMBO PANTAI TDK MEMPERCAYAI LAGI POLDA SULTRA DAN DPRD SULTRA, MASYARAKAT MEMINTA KASUS INI DI AMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT.
Muh Iksan saranani, itulah 11 poin aduan masyarakat kepada kmi, saat diskusi dan saat menjumpai mereka di lapangan,maka dri itu kasus tersebut GPA SULTRA akan mengawalnya.
Muh Iksan saranani secara tegas menyatakan presiden Prabowo harus bertindak tegas, terkait kasus yang terjadi di desa morombo pantai, sebelum adanya korban,maka dri itu ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani berharap pemerintah pusat untuk berlaku adil terhadap masyarakat yang lemah.
