Medan – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), I Nyoman Suarjaya, pada Selasa (9/7/2025), di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Medan.
Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam pernyataannya, Bupati Franc menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja, khususnya kelompok rentan, merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berkomitmen untuk mendukung secara maksimal program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pembangunan kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Pakpak Bharat,” ujar Franc.
Bupati juga menjelaskan bahwa implementasi program ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan komunitas pekerja mandiri seperti petani, pekebun, tukang bangunan, pedagang kecil, buruh tani, dan petugas keagamaan.
“Dalam pelaksanaan akuisisi tenaga kerja maupun pemberian perlindungan manfaat kepada peserta yang mengalami risiko, dibutuhkan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, kegiatan ini kita selenggarakan sebagai bentuk sinergi konkret,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat, Supardi Padang, SP, MM, dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto. Kerja sama tersebut secara khusus mengatur pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan di wilayah Pakpak Bharat.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berharap dapat memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat sistem perlindungan bagi masyarakat di sektor informal yang selama ini belum tersentuh layanan secara optimal.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong inklusi jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja nonformal yang memiliki risiko tinggi namun sering kali belum memiliki perlindungan memadai.
