Kutacane — Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Aceh Tenggara. Sekretaris Desa Rambung Teldak, Kecamatan Darul Hasanah, Hidayat Tulah, secara resmi melaporkan Kepala Desa setempat ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara atas dugaan penyelewengan anggaran pada tahun 2023 dan 2024.
Laporan tersebut dilayangkan pada Senin (14/7/2024) sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung mendapat sorotan publik. Dalam keterangannya kepada media, Hidayat menegaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai aparatur desa, saya memiliki kewajiban untuk menjaga integritas pemerintahan di tingkat desa. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melibatkan perangkat desa lainnya, tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, bahkan beberapa di antaranya kami duga fiktif,” ujar Hidayat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak sendiri, Hidayat hadir didampingi Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Desa Rambung Teldak, sejumlah tokoh masyarakat, serta puluhan pemuda desa. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya penegakan tata kelola anggaran yang bersih di desa mereka.
Turut hadir dalam pelaporan tersebut dua aktivis dari lembaga swadaya masyarakat. Junaidi Sinaga, Ketua LSM Komite Pemantau Kebijakan Negara (KPKN), serta Syamsul Bahri dari LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), yang sama-sama menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Dana Desa agar tidak disalahgunakan.
“Kami akan mengawal laporan ini sampai tuntas. Dana Desa adalah amanah negara untuk rakyat, bukan untuk memperkaya oknum tertentu,” kata Junaidi.
Syamsul Bahri menambahkan bahwa laporan ini bukan semata soal hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ia mendesak agar Kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang didanai melalui APBDes 2023 dan 2024.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya, dilaporkan oleh Sekdesnya,” balasnya singkat.
Warga Desa Rambung Teldak berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional dan transparan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka menilai penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan ini dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan desa ke arah yang lebih bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Langkah hukum yang ditempuh Sekdes juga dinilai sebagai preseden positif di tengah meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. (P.Lubis)
