Medan – Anggota DPRD Kota Medan, Eko Afrianta Sitepu, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga miliaran rupiah dari sektor pajak.
Eko menyebut, kebocoran tersebut terjadi pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, restoran, hiburan, serta parkir. Temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2022 hingga 2024 menandakan lemahnya pengelolaan dan membuka peluang terjadinya korupsi.
“Ini tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa temuan dengan pola yang sama terus berulang dari tahun 2022, 2023, dan kembali muncul di 2024? Jika ditotal, kebocoran PAD tersebut mencapai puluhan miliar rupiah dan sangat merugikan pembangunan Kota Medan,” ujar Eko kepada awak media, Senin (21/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eko membeberkan, berdasarkan data tahun 2022, ditemukan pengelolaan pajak reklame senilai Rp1,6 miliar yang belum mengantongi izin. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan pajak dan denda sebesar Rp3,4 miliar.
Pada tahun 2023, BPK kembali mencatat lemahnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dengan kekurangan penetapan pada sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan yang mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Sementara pada tahun 2024, dugaan penyimpangan makin menguat. BPK menemukan kekurangan penerimaan BPHTB akibat kesalahan penetapan NPOPTKP sebesar Rp4,3 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan dari pajak barang dan jasa sektor hotel, hiburan, restoran, dan parkir sebesar Rp3,5 miliar. Bahkan, penerimaan pajak sebesar Rp11,7 miliar lebih tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak tercatat dalam sistem database.
“Masalah ini sudah sangat serius. Polanya hampir sama tiap tahun. Ini patut dicurigai sebagai bentuk praktik korupsi yang terstruktur. Oleh karena itu, saya mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan memeriksa pejabat-pejabat yang berwenang di Bapenda,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Hanura itu juga meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di Bapenda. Menurutnya, langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kebocoran PAD terus berulang.
“Sebagai anggota Komisi III DPRD Medan, saya menegaskan agar seluruh pejabat di Bapenda yang bertanggung jawab segera diganti, terutama salah satu kepala bidang yang sudah lama menjabat dan kini malah ikut lelang jabatan sebagai kepala Bapenda. Wali Kota Medan harus bersih-bersih,” pungkas Eko.
