Pakpak Bharat — Suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat pada Senin pagi, 21 Juli 2025, terasa khidmat ketika Sidang Paripurna DPRD dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat, Mansehat Manik, menjadi salah satu momen penting dalam proses pembentukan regulasi daerah. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, hadir untuk membacakan secara resmi pidato Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas.
Kehadiran para tokoh penting daerah, seperti anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pimpinan instansi vertikal turut memberi bobot dan makna lebih dalam sidang paripurna ini. Tak ketinggalan, sejumlah undangan lainnya dari berbagai elemen masyarakat juga hadir menyaksikan langsung jalannya forum legislatif tersebut. Setelah membuka secara resmi sidang, Mansehat Manik mempersilakan Wakil Bupati untuk menyampaikan pidato yang berisi tanggapan resmi Pemerintah Daerah terhadap pandangan dan masukan Fraksi-Fraksi DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota dewan atas kontribusi pemikiran yang telah diberikan dalam proses penyusunan tiga Ranperda. Menurutnya, berbagai masukan dan saran yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi merupakan bentuk nyata dari semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Pakpak Bharat yang lebih baik. “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi bagi segenap anggota DPRD Pakpak Bharat yang telah menyampaikan banyak arahan dan saran bagi upaya penyempurnaan atas tiga Ranperda ini. Kini kami jelaskan kembali dalam pidato Nota Jawaban ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa mengakomodir semua tanggapan dan saran dari setiap fraksi,” ucap Mutsyuhito Solin dalam nada yang tenang namun tegas.
Ketiga Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif saat ini mencakup sejumlah hal fundamental bagi arah pembangunan dan pengelolaan tata kelola daerah ke depan. Ranperda pertama menyangkut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024, sebuah dokumen penting yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan anggaran daerah telah memenuhi target-target pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Ranperda kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2025–2029, yang akan menjadi pedoman utama perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Sedangkan Ranperda ketiga berkenaan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebuah regulasi yang dibutuhkan untuk merespons dinamika pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan hunian yang layak dan berkelanjutan.
Melalui penyampaian Nota Jawaban ini, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan lembaga legislatif demi terciptanya peraturan daerah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, kehadiran forum seperti Sidang Paripurna DPRD menjadi cerminan sehatnya proses check and balance antara dua pilar penting dalam pemerintahan daerah.
Seluruh proses pembahasan tiga Ranperda tersebut dijadwalkan akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan final yang dituangkan dalam pengesahan Peraturan Daerah. Pemerintah berharap agar semangat kebersamaan dan semangat membangun yang selama ini telah terjalin antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Pakpak Bharat. (Alex)
