*Penerima bantuan pangan beras disinyalir tidak tepat sasaran, ada orang kaya, Sekdes, dan Bendahara kute, dan lain-lain.
*Dihadiri Kabid fakir miskin Dinas Sosial dan Bulog.
Kutacane, Indonesia Post — Ribuan warga Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara, membanjiri halaman Kantor Camat pada Selasa dan Rabu (22–23 Juli 2025), demi mendapatkan bantuan pangan berupa beras medium dari pemerintah. Dalam kegiatan yang digelar sejak pukul 09.30 WIB itu, masyarakat terlihat berbaris panjang, berdesakan, dan bahkan rela menunggu berjam-jam untuk dua zak beras seberat masing-masing 10 kilogram yang dibagikan secara cuma-cuma. Namun di tengah antusiasme tersebut, mencuat persoalan serius: dugaan bantuan tidak tepat sasaran.
Di tengah barisan warga yang berdesakan, beredar kabar bahwa sejumlah penerima bantuan justru berasal dari kalangan mampu. Beberapa warga menyebut, terdapat nama-nama seperti Sekretaris Desa (Sekdes), bendahara desa, bahkan tokoh masyarakat yang tergolong berkecukupan, ikut tercatat sebagai penerima. Ironisnya, banyak keluarga miskin dan buruh harian lepas justru terpinggirkan dan tak terdaftar sebagai penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional melalui kerja sama antara Perum BULOG dan Dinas Sosial. Dari data resmi, alokasi untuk Kecamatan Lawe Sigalagala sebanyak 2.772 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tersebar di 35 desa. Penyaluran dilakukan dengan protokol verifikasi: setiap warga penerima diminta menunjukkan KTP dan difoto langsung oleh petugas dari PKH dan Dinas Sosial.
Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Tenggara, Darwin, S.E., hadir langsung dalam kegiatan itu. Namun ketika dimintai konfirmasi mengenai adanya penerima tidak layak, ia memilih tidak memberikan pernyataan tegas di lokasi. Sementara Kepala Dinas Sosial, Bahagiawaty, S.Pd., ketika dihubungi melalui WhatsApp menyebutkan bahwa ia sedang cuti menghadiri pelantikan anaknya di IPDN Jatinangor, Bandung. Ia menyatakan bahwa persoalan validitas penerima akan dikaji oleh tim teknis dan menegaskan bahwa Ketua Satgas Pangan di kabupaten adalah Dandim 0108/Agara.
“Kalau ada yang tidak sesuai, supaya dilaporkan, dan dirapatkan. Sabar ya Pak,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Di sisi lain, Kepala BULOG Kutacane, Fachmy, juga tidak menjawab secara langsung soal ketidaktepatan sasaran penerima. Ia menyebut bahwa data penerima berasal dari pusat, yakni Bappenas, dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi pihak lain terkait hal tersebut.
Konfirmasi juga dilakukan kepada Dandim 0108/Agara, Letkol (Czi) Arya Murdyantoro, S.T., yang merupakan Ketua Satgas Pangan di wilayah tersebut. Melalui pesan tertulis, ia mengakui bahwa data penerima bukan menjadi kewenangannya. “Tanya saja ke Pusdatin, mereka yang mengeluarkan. Kita hanya membagi, mendampingi, dan memantau agar bantuan tidak diselewengkan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jika ada kekeliruan data, pihak terkait seharusnya melakukan koreksi agar distribusi berikutnya menjadi lebih tepat sasaran.
Di tengah pengawasan aparat, termasuk TNI, Polri, dan petugas dari BULOG serta PKH, fakta-fakta ketimpangan tetap terjadi di lapangan. Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan karena merasa dizalimi sistem. Seorang buruh tani mengaku tidak terdaftar meski pendapatannya jauh di bawah rata-rata. “Yang rumahnya besar, punya mobil, malah dapat. Kami ini makan sekali sehari pun susah, malah tidak masuk daftar,” katanya lirih.
Sementara itu, melonjaknya harga beras di tingkat pengecer, yang kini mencapai Rp 270.000 hingga Rp 280.000 per zak, turut memperparah penderitaan warga miskin. Bantuan pangan yang diharapkan menjadi penyelamat, justru memperlihatkan celah besar dalam sistem distribusi sosial yang tidak adil dan tidak akurat. Bantuan yang semestinya menenangkan rakyat justru menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan.
Kondisi ini menyisakan pertanyaan krusial: sejauh mana negara serius memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang paling berhak? Ketika data berbasis pusat bertabrakan dengan realitas kemiskinan lokal, siapa yang harus bertanggung jawab atas kelalaian itu? Apakah aparat daerah hanya berfungsi membagi, tanpa kewenangan untuk mengoreksi?
Di tengah situasi ekonomi yang kian terhimpit, masyarakat kecil menggantungkan harapan pada setiap butir beras yang dikucurkan negara. Maka dari itu, validitas data dan integritas pelaksanaan menjadi hal mutlak. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus luntur, dan program sosial yang seharusnya menjadi solusi, malah berubah menjadi pemicu ketidakpuasan dan kegaduhan sosial yang berkepanjangan..(P.Lubis)
