KUTACANE — Inspektorat Aceh Tenggara (Agara) turun ke Desa Lawe Tawakh, Kecamatan Babul Makmur, untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dan pengelolaan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung pada Senin (11/8/2025) sekitar pukul 12.15 WIB.
Tim dipimpin Inspektur Pembantu (Irban) II, Suhadi, S.Pd, bersama sejumlah staf. Kehadiran mereka menindaklanjuti laporan masyarakat kepada Bupati Aceh Tenggara terkait dugaan arogansi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Penjabat (Pj) Pengulu Lawe Tawakh, Jumatidin.
Di hadapan warga, Suhadi meminta masyarakat memberi keleluasaan bagi tim Inspektorat untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan. “Tolong kami diberi kesempatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kami,” ujar Suhadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sesi tanya jawab, Inspektorat mempertanyakan penggunaan anggaran peringatan hari besar keagamaan Islam (PHBI) serta keberadaan rekening koran desa. Jumatidin menjelaskan, dana PHBI telah digunakan untuk perayaan Isra Mi’raj, 1 Muharram, dan Maulid Nabi. Namun, ia juga mengakui sebagian dana tersebut dialihkan untuk pembangunan TPA mini. Proyek ini seharusnya dilaksanakan pada tahap kedua pencairan dana desa tahun 2025.
Selain itu, Inspektorat juga menelusuri penggunaan dana bantuan untuk PAUD dan anggaran tulah. Tim kemudian bergerak ke lapangan untuk memeriksa proyek fisik yang bersumber dari dana desa tahap pertama, seperti pekerjaan normalisasi dan rehabilitasi jembatan tani.
Pantauan di lokasi, kegiatan monev dihadiri Camat Babul Makmur Ismaidi, S.T., Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) Handap, S.E., Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Lawe Tawakh Saliman, Sekretaris Desa (Sekdes) Hajirin, perwakilan pers dan LSM, serta sejumlah warga.
Monitoring ini menjadi bagian dari pengawasan rutin Inspektorat untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukan, tertib administrasi, dan transparan kepada masyarakat. (P.Lubis)
