MEDAN — Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Mutsyuhito Solin, Dr., M.Pd., menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (19/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Satgas Koperasi Merah Putih Nasional, Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan RI. Dalam sambutannya, Zulkifli menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mulai bisa mengajukan proposal pinjaman pada minggu depan.
“Kami harap koperasi bisa segera aktif menjalankan kegiatan ekonomi. Ini penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dari level paling bawah, yaitu desa,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli, penyaluran anggaran ke koperasi desa dari Kementerian Keuangan tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat sejumlah regulasi yang harus dipenuhi sebelum pencairan bisa dilakukan. Namun, ia optimistis proses ini akan berjalan lancar dengan adanya koordinasi antar-instansi, terlebih di bawah kepemimpinan menteri yang baru.
“Senin atau Rabu depan, saya rasa koperasi sudah bisa mulai ajukan proposal pinjaman,” katanya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diinisiasi sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan kelurahan melalui koperasi yang sehat dan produktif. Program ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia.
Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Mutsyuhito Solin, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas lokal. Dia menegaskan bahwa kehadiran KDMP menjadi harapan besar bagi pemerataan pembangunan ekonomi di desa-desa, termasuk di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Sistem koperasi yang kuat bukan hanya menumbuhkan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pemerintah daerah siap mendukung akselerasi KDMP ke desa-desa yang ada di Pakpak Bharat,” ujar Mutsyuhito.
Rapat konsolidasi ini menjadi forum koordinasi penting bagi seluruh pemangku kebijakan di pusat dan daerah untuk menyukseskan program nasional pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Selain mempercepat pembentukan koperasi, Satgas KDMP juga bertugas memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, koperasi diharapkan tidak hanya tumbuh secara kelembagaan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan dari desa untuk Indonesia.
Laporan: Alex,St – Pakpak Bharat


































