BANDA ACEH – Provinsi Aceh dipastikan menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp4,73 triliun untuk tahun 2025, yang akan disalurkan ke 6.497 gampong atau desa dalam 290 kecamatan. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Forum Peduli Kebijakan Publik Aceh yang menilai langkah ini sebagai komitmen nyata pemerintah dalam membangun desa.
Ketua Forum Peduli Kebijakan Publik Aceh Fajarul Arwalis. SIP menyambut baik pencapaian pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Dr. Safrizal Za dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), T Aznal Zahri. “Kami mengapresiasi kinerja keras pemerintah Aceh yang begitu cepat mendapatkan alokasi dana ini. Langkah ini sangat berarti bagi masyarakat desa di Aceh,” ujar fajar
Dana Desa tahun 2025 ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,79 triliun. Namun, Kepala DPMG Aceh, T Aznal Zahri, optimis bahwa alokasi tersebut dapat bertambah di akhir tahun melalui insentif kinerja. “Biasanya alokasi Dana Desa ini akan bertambah pada bulan September untuk alokasi kinerja,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aznal menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa 2025 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024. Fokusnya adalah pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program adaptif terhadap perubahan iklim.
“Alokasi Dana Desa ini bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program prioritas sesuai dengan kewenangan skala desa. Fokusnya adalah pada pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Aznal.
Fajarul juga menekankan bahwa alokasi Dana Desa ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat Aceh. “Dana ini bukan hanya angka besar, tetapi merupakan wujud komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat pedesaan,” katanya.
Menurut Fajarul, langkah cepat pemerintah Aceh dalam mendapatkan alokasi Dana Desa ini menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun daerah. “Komitmen pemerintah sangat terasa. Kita harus mendukung langkah ini untuk memastikan anggaran terserap dengan baik demi kemajuan Aceh,” ujarnya.
Dengan alokasi sebesar Rp4,73 triliun, desa-desa di Aceh diharapkan dapat memanfaatkan dana ini secara optimal untuk berbagai kebutuhan prioritas. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mengawasi penggunaan dana agar benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.
Aktivis berharap alokasi ini menjadi titik awal pembangunan berkelanjutan di Aceh. “Kita percaya dengan kerja sama semua pihak, Aceh akan menjadi lebih maju dan masyarakat di desa-desa akan semakin sejahtera,” tutup Fajar
