*Kunjungan kerja Jamwas, adalah agenda pengawasan rutin, dlm penguatan integritas, profesionalitas, dan tata kelola organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.
Banda Aceh- (Indonesia Post) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., Bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Aceh, dalam rangka Inspeksi Pimpinan di Kejaksaan Tinggi Aceh, pada hari Selasa, (14/102025). Kunjungan ini merupakan agenda pengawasan rutin, yang bertujuan untuk memastikan penguatan integritas, profesionalitas, dan tata kelola organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.
Kehadiran JAMWAS dan rombongan disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., beserta para Asisten dan Pejabat Utama Kejati Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kajati Aceh dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran pimpinan. “Pembinaan dan pengawasan langsung dari Bapak JAMWAS, menjadi momentum penting bagi kami di Kejati Aceh, untuk terus memperkuat komitmen, integritas, dan profesionalitas, dalam pelaksanaan tugas. Arahan yang diberikan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, ujarnya.”
Dalam bimbingan dan arahannya, JAMWAS Dr. Rudi Margono menegaskan bahwa Bidang Pengawasan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga marwah institusi dan meningkatkan kinerja organisasi Kejaksaan.
“Pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol semata, melainkan harus dipahami sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance), Katalis Perubahan, Konsultan Manajemen Risiko, dan Akselerator Reformasi Birokrasi di tubuh Kejaksaan,” tegas JAMWAS.
Selanjutnya, JAMWAS menekankan bahwa pengawasan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar rutinitas administrasi. Pengawasan yang kuat adalah kunci utama untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur.
Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Dr. Rudi Margono menyoroti pentingnya implementasi dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai maturitas SPIP dan SAKIP Kejaksaan RI yang harus terus menunjukkan tren positif,” jelas Dr. Rudi Margono.(P.Lubis)
