BNPB, BASARNAS, BMKG, Kementerian PUPR, Kemenkes, TNI/Polri, dan Pemda; harus bersinergi dan berkoordinasi.
Jakarta-(Indonesia Post) Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11/2025). Situasi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait. Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, pada hari Kamis (27/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kegiatan pertemuan itu, Menko PMK, Prof. Dr. Pratikno menyampaikan, arahan Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pasca bencana.
Prof.Dr. Pratikno, menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak. Inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.
Akibat dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbarui.
Menko PMK menambahkan bahwa situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, namun seluruh tim kementerian/lembaga sudah dikerahkan ke lapangan. Ia menambahkan bahwa sebagian bantuan akan dikirim melalui jalur udara karena akses darat banyak yang terputus.
Lewat media daring, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., yang saat ini berada di Sumatera Utara untuk memimpin penanganan darurat bencana mengatakan bahwa BNPB akan membentuk Posko Darurat di Tarutung. Dari posko ini, seluruh upaya penanganan bencana akan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, rangkaian penanganan darurat ini akan dilakukan secara serius, sembari mempersiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Operasi pencarian dan penyelamatan korban akan menjadi fokus utama, seperti yang telah dilakukan pada penanganan bencana di Cilacap dan Banjarnegara belum lama ini.
BNPB juga segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghalau awan dan meredistribusi curah hujan sebagai bentuk upaya percepatan penanganan darurat dan mitigasi bencana susulan dalam jangka pendek.
Lebih-lanjut, Kepala BNPB telah membagi tugas jajaran Kedeputian BNPB hingga Tenaga Ahli serta Unsur Pengarah untuk membantu koordinasi penanganan darurat, baik di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Mulai hari ini, seluruh kepanjangan tangan Kepala BNPB itu telah bergerak menuju sasaran sesuai pembagian tugasnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.
Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.
Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pelayanan medis terus berjalan dengan menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim dan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah terus dilakukan agar layanan tidak terputus. Kemenkes juga menyiapkan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat segera dimulai kembali setelah situasi di lapangan memungkinkan.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan kebutuhan penanggulangan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.
Dari sisi pencarian dan pertolongan, Kepala Basarnas Muhammad Syafii, melaporkan bahwa delapan operasi SAR tengah berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Operasi difokuskan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan. Basarnas memprioritaskan penyelamatan nyawa dan melakukan operasi menggunakan metode manual maupun teknologi pendukung sesuai kondisi lapangan.
Sebagai wali data prakiraan cuaca, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menjelaskan bahwa apa yang telah dijelaskan Menko PMK Pratikno sebelumnya memang benar adanya.
Menurut analisis dan evaluasi BMKG, fenomena siklon Tropis Senyar memang menjadi pemicu utama. Menurut BMKG, setelah memasuki daratan Sumatra, Siklon Tropis Senyar tidak langsung punah dan masih sempat berputar dari Aceh Timur hingga Aceh Tamiang, sebelum akhirnya melemah pada siang hari.
BMKG memastikan, dengan punahnya siklon ini, maka cuaca diprakiraan akan berangsur-angsur membaik sehingga diharapkan upaya penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal.
Walau demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi peningkatan cuaca ekstrem akibat aktivitas MJO (Madden-Julian Oscillation), terutama di wilayah Mandailing Natal dan Sumatra Barat, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.
Dalam segenap rangkaian penanganan darurat bencana di tiga provinsi ini, BMKG juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BNPB untuk mendukung penyelenggaraan OMC.
Menutup rapat, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, yang menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya oleh pemerintah pusat. Pemerintah memastikan dukungan penuh agar penanganan darurat berjalan optimal dan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. (P. Lubis)
