Jakarta – Di bawah sengatan matahari yang membakar aspal kota kota besar jutaan jaket ojol membelah kemacetan demi butiran rupiah yang kian mengecil. Namun, di balik kecepatan aplikasi yang memanjakan konsumen, tersimpan duka mendalam para pengemudi yang nasibnya kini digantung pada algoritma yang dingin dan tak berperasaan.
Fenomena “prekaritas” atau ketidakpastian hidup ini bukan lagi sekadar teori akademis, melainkan realitas getir yang merampas martabat para pahlawan transportasi kita.
Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi dikumandangkan, namun bagi jutaan rakyat kecil, kemerdekaan sejati masih terasa seperti fatamorgana di tengah terik jalanan ibu kota, ujar Ranny Fahd A Rafiq, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, di Jakarta pada Kamis, (12/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Bank Dunia menyiratkan realitas getir, di mana 196 juta penduduk dari total 286 juta jiwa masih bergulat dalam jeratan kemiskinan yang mencekik, papar istri dari Ketua Umum DPP BAPERA ini.
Di era transformasi digital, penjajahan tidak lagi datang dalam wujud seragam militer asing, melainkan menjelma menjadi sistem algoritma kaku dan tak berwajah, ungkap Artis dan Seniman tersebut.
Berdasarkan pengakuan beberapa pengemudi, biaya transportasi Rp30.000 terbagi Rp17.000 untuk driver dan Rp13.000 bagi aplikator, sebuah persentase yang mencekik, cetus pemilik Album Cinta dan Jenaka itu.
Aplikator mungkin menyebutnya kesepakatan kemitraan, namun secara sosiologis, banyak pakar ekonomi menyebut ini prekaritas, kondisi pekerja yang berada dalam ketidakpastian finansial ekstrem akibat potongan tidak transparan, tutur Ranny Fahd A Rafiq.
Para pengemudi ojek daring, yang menjadi denyut nadi mobilitas masyarakat, kini terperangkap dalam siklus kesulitan ekonomi mendalam, imbuh Anggota DPR RI Komisi IX tersebut.
Mereka adalah pahlawan ekonomi yang menanggung seratus persen risiko operasional, mulai dari bahan bakar, cicilan kendaraan, hingga ancaman kecelakaan di lapangan, sahut Wakil Ketua Umum PP-KPPG ini.
Namun, di balik kerja keras tersebut, porsi pendapatan seringkali disunat sepihak oleh perusahaan melalui pemotongan tidak masuk akal, jelas Bendahara Umum Ormas MKGR.
Angka potongan mencapai 43 persen bukanlah sekadar statistik, melainkan simbol nyata eksploitasi manusia yang dibungkus rapi dalam istilah kemitraan, tegas Ranny Fahd A Rafiq.
Dalam kacamata sosiologis, kondisi ini disebut jebakan di mana seseorang bekerja keras namun tetap berada di ambang jurang kemiskinan, tambah wanita inspiratif ini.
Negara maju membangun kesejahteraan melalui sistem yang memanusiakan pekerja, sementara kita masih terjebak pola pikir yang memeras pihak lemah, keluh Ranny Fahd A Rafiq.
Pemerintah sejatinya telah mengatur batas potongan maksimal, namun regulasi seringkali hanya menjadi pajangan saat berhadapan dengan taktik “biaya siluman”, beber politisi tersebut.
Di Amerika Serikat, sistem harga berbasis algoritma memang mengambil komisi besar, namun diikuti tanggung jawab asuransi komersial masif, ulas Ranny Fahd A Rafiq.
Inggris melalui putusan pengadilan bersejarah telah mengakui pengemudi sebagai pekerja, memberikan akses tunjangan hari libur dan jaminan pensiun, terang tokoh masyarakat ini.
Eropa, khususnya Prancis dan Spanyol, menerapkan aturan ketat yang menjamin pendapatan bersih minimum per jam, memutus mata rantai penghisapan nilai ekonomi, jabarkan Ranny Fahd A Rafiq.
Perbandingan ini membuka mata bahwa masalah utama di Indonesia bukan sekadar besaran persentase, melainkan absennya perlindungan sosial memadai bagi pengemudi, simpul wakil rakyat ini.
Visi besar Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika tulang punggung ekonomi digital dibiarkan hidup dalam ketimpangan meruncing, tandas Ranny Fahd A Rafiq.
Program ekonomi kerakyatan harus menjadi kompas kebijakan, memprioritaskan martabat manusia di atas sekadar akumulasi keuntungan korporasi raksasa, saran ibu ini.
Pemerintah harus berani melakukan audit algoritma secara transparan agar setiap rupiah yang dibayarkan konsumen terdistribusi secara adil, tuntut Ranny Fahd A Rafiq.
Ketidakadilan seringkali dipupuk oleh jargon hukum yang rumit, padahal keadilan sebenarnya adalah soal keseimbangan timbangan antara keringat dan upah, tutup sosok wanita yang sangat peduli dengan driver Ojol ini.
Penulis: A.S.W
