JAKARTA, Jum’at, 08/08/2025 | ebelumnya laporan tim Indonesia Leaks yang ditulis di premium mingguan Tempo mengungkapkan adanya kewajiban prajurit untuk membeli rumah di masa Dudung menjabat KSAD. Selain itu juga dalan narasinya sangat tendensius untuk menyerang pribadi jendral Dudung.
Publik mengecam keras atas tuduhan dan fitnah yang tak mendasar yang di telah di publikasikan oleh beberapa media yang isi narasinya menggiring opini kebencian dan tak bertanggung jawab yang menyudutkan, menghakimi sepihak, terhadap mantan jendral Dudung Abdurahman, bahwa pemberitaan itu telah melakukan pembunuhan karakter dengan menyerang pribadi, dengan cara membuat narasi yang tidak benar terhadap figur Jendral purn Dudung.
Kordinator dalam siaran persnya menyatakan bahwa narasi dan framing media yang di bangun oleh Indonesia lekas di berbagai media online sudah sangat menyesatkan publik dan tendensius, kami mengecam pihak yang menyebarkan berita bohong tersebut yang memiliki motif tertentu untuk merusak nama baik jendral Dudung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang jelas kami menyatakan bahwa informasi yang disebarkan tersebut mengandung unsur fitnah, dan adu domba untuk kepentingan tertentu, kami meminta agar media tidak ikut menggoreng isu ini yang mengarah pada fitnah, ataupun menyebarkan berita hoax dan framing negatif pada mantan KSAD tersebut,
Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa program ini di laksanakan tanpa adanya paksaan sebab, kami yakin bahwa pak Dudung tidak pernah memaksakan prajurit untuk mengikuti program kredit rumah yang diselenggarakan oleh BP TWP. Prajurit masih bisa membangun rumah sendiri di luar komplek perumahan prajurit yang dibangun oleh BP TWP. Selain itu juga para prajurit bisa mengajukan kredit dalam bentuk uang ke BP TWP untuk membangun sendiri rumah mereka. “Jadi pinjam ke BP TWP uang (pembangunan).
Menurut kami setiap pimpinan di sebuah institusi pastilah menginginkan agar para staf dan prajuritnya mendapatkan kesejahteraan yang layak baik dari segi gaji maupun tempat tinggal untuk keluarga, dan ini program menurut kami sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit agar mendapatkan tempat tinggal, kebijakan yang dibuatnya itu dapat menjadi jalan tengah atas perilaku konsumtif prajurit bisa di atasi.
Kami sangat yakin bahwa isu soal tuduhan terhadap pak Dudung ini merupakan rekayasa yang tidak akurat, dan tidak benar adanya, atau didorong oleh agenda tertentu, hal itu dapat merugikan individu pak Dudung dan keluarga yang saat ini di berikan amanah oleh presiden Prabowo sebagai penasehat ahli pertahanan, kami menghimbau agar masyarakat tidak gampang percaya dengan berita yang tidak sesuai kebenarannya, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menanggapi berita, apalagi berita-berita yang menggiring opini dan membuat framing terhadap tokoh yang pernah berkiprah di institusi negara.
Salam Hormat,
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia
