Kabanjahe,indonesiapost24.com – Kondisi memprihatinkan SMP Negeri 3 Kabanjahe tidak hanya soal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh 100 lebih siswa karena trauma keracunan. Fasilitas utama sekolah tersebut juga dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai.
Berdasarkan dokumentasi foto yang diterima redaksi, Rabu (17/9/2026), Laboratorium IPA sekolah tersebut plafonnya jebol, atap seng bolong, dinding penuh coretan, cat mengelupas, lantai pecah, dan pintu diganjal kayu. Dari balik jendela yang berkarat, terlihat meja kursi lab ditumpuk berantakan dan tidak terpakai.
Kondisi lebih miris terlihat di toilet siswa. Lantai kotor, berlumut hitam, tergenang, dan bau. Namun yang menjadi sorotan, di dinding toilet tersebut masih terpasang plakat resmi bertuliskan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“RUANGAN INI DIREHABILITAS DENGAN DANA DAK TAHUN 2021”
Fakta ini memunculkan tanda tanya besar. Baru 4 tahun direhabilitasi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, namun kondisinya sudah kembali hancur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelolaan anggaran Dana BOS Reguler dan pemeliharaan selama periode 2021 hingga 2025 berada di masa kepemimpinan Kepala Sekolah lama, Julia Damaris Bukit, S.Pd.
Pada periode tersebut, Dana BOS yang diterima sekolah setiap tahun diperkirakan mencapai lebih dari lima ratus juta rupiah. Sesuai Permendikbud, Dana BOS wajib dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, dan perbaikan ringan.
Pertanyaannya, kemana alokasi pemeliharaan tersebut dibuat selama 4 tahun, sehingga Lab IPA dan toilet yang baru direhab DAK 2021 bisa rusak parah seperti sekarang?
Sementara itu, Kepala SMPN 3 Kabanjahe yang baru menjabat tahun 2026, Almina Ginting, S.Pd, dikonfirmasi belum bisa melakukan perbaikan maksimal karena alasan Dana BOS tahun anggaran 2026 belum cair.
Aliansi Media Karo mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Inspektorat, dan Kejari Karo untuk melakukan audit menyeluruh, terutama terhadap RKAS dan laporan penggunaan Dana BOS di era kepemimpinan lama serta kualitas pengerjaan rehab DAK 2021.
“Kami minta diperiksa RKAS 4 tahun ke belakang di era Kepsek lama Julia Damaris Bukit. Berapa anggaran pemeliharaan di BOS-nya, realisasinya seperti apa. Kepsek baru kan baru menjabat 2026 dan beralasan BOS belum cair, jadi tidak fair kalau dibebankan ke dia. Fokus audit ke periode sebelumnya dan rekanan DAK 2021,” tegas salah satu jurnalis Aliansi Media.
Hingga berita ralat ini diterbitkan, Julia Damaris Bukit, S.Pd, dan Dinas Pendidikan Karo belum memberikan tanggapan. *(BT)*
