KARO, Setelah viralnya keluhan perusahaan rokok legal SSTC / PT. Perusahaan Rokok Union soal dugaan pembiaran rokok ilegal di Tanah Karo melalui akun Facebook Viktor milala, Sekda Kabupaten Karo melalui Pemerintah Kabupaten Karo memastikan akan melakukan sidak langsung ke lapangan.
Kepastian sidak ini menjawab keresahan publik setelah terungkap data terbaru yang diperoleh redaksi indonesiapost24.com, Rabu (15/10/2026), terkait daftar belasan merek rokok ilegal tanpa pita cukai resmi yang beredar bebas di Kabupaten Karo.
Sebelumnya, yang diketahui publik hanya merek Luffman. Namun dari data terbaru yang dikantongi redaksi, jumlahnya jauh lebih banyak.
Berikut daftar merek rokok ilegal yang teridentifikasi beredar di warung dan kios di Kabanjahe, Berastagi, dan Simpang Empat:
1. Raider
2. Konser
3. Kbold / Klasik Bold
4. Reed
5. Omni
6. Tunggal
7. Trans
8. Most
9. Have
10. Luffman
11. Xenax
Belasan merek tersebut dijual dengan harga jauh di bawah harga rokok legal, yakni sekitar Rp 10.000 – Rp 15.000 per bungkus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
REGULASI YANG DILANGGAR DAN ANCAMAN PIDANA
Peredaran belasan merek rokok polos tanpa pita cukai tersebut secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Adapun ancaman pidana bagi pengedar, penjual, dan penimbun rokok ilegal adalah:
1. Pasal 54 UU Cukai: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Pasal 55 UU Cukai: Bagi yang membuat, membeli, menyimpan, menggunakan, menjual pita cukai palsu atau bekas, dipidana penjara 1 hingga 8 tahun dan denda 10 hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. Pasal 56 UU Cukai: Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh dan memberikan BKC ilegal, juga termasuk tindak pidana yang dapat dipenjara.
KERUGIAN NEGARA MILIARAN RUPIAH
Selain merugikan industri rokok legal seperti SSTC yang taat membayar pajak, peredaran rokok ilegal ini juga merugikan keuangan negara secara langsung.
Setiap bungkus rokok ilegal yang terjual, negara kehilangan potensi penerimaan cukai, PPN, dan pajak rokok. Jika satu slop (10 bungkus) saja nilai cukainya Rp 100.000, maka peredaran 1.000 slop per bulan di Karo saja negara sudah rugi Rp 100 Juta per bulan atau Rp 1,2 Miliar per tahun hanya dari satu kabupaten.
Padahal dana cukai tersebut seharusnya kembali ke daerah dalam bentuk *Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan, kesejahteraan petani tembakau, dan untuk biaya pemberantasan rokok ilegal itu sendiri melalui Satpol PP.
Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Karo telah membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 894/505/SATPOL-PP/2024 tanggal 30 Juli 2024. Tim yang diketuai oleh Sekda Karo dan beranggotakan Kabid Perdagangan Disperindag Karo, Satpol PP Karo, dan Bea Cukai Pematang Siantar tersebut memiliki wewenang dan anggaran dari DBHCHT untuk melakukan pemberantasan.
Merujuk pada komitmen tersebut, Sekda melalui Pemkab Karo menegaskan akan segera turun melakukan sidak langsung untuk menertibkan belasan merek rokok ilegal tersebut.
Redaksi indonesiapost24.com menyambut baik komitmen sidak langsung dari Pemkab Karo dan berharap sidak tersebut dapat segera dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan media dan aparat Bea Cukai Pematang Siantar agar memberikan efek jera dan menyelamatkan keuangan negara.
*
