KARO, – Proyek pembangunan Puskesmas di Kabupaten Karo dengan nilai anggaran Rp2,4 miliar TA 2025 menuai sorotan tajam. Pasalnya, hasil pekerjaan fisik diduga tidak sesuai dengan besarnya anggaran dan fasilitas layanan dasar justru tidak terpenuhi.
Dari hasil investigasi di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan serius pada bangunan Puskesmas tersebut.
Berikut 5 Temuan Fakta di Lapangan:
1. Pekerjaan Fisik Bangunan Kedua Tidak Selesai
Bangunan kedua tidak dilengkapi talang air di atap. Kondisi ini sangat fatal karena berpotensi menyebabkan air hujan langsung mengalir ke dinding dan pondasi, memicu rembesan dan kerusakan bangunan dalam jangka panjang.
2. Ruang ICU Tidak Layak dan Diduga Pakai Aset Lama
Ruang ICU dengan volume kira-kira 3 x 3 meter tampak sempit. Dinding yang menyatu pada pagar belum diplester dan masih kasar. Lebih parah lagi, kasur dan peralatan medis di dalam ruangan tersebut terlihat kusam dan berlabel “APBD.TA.2019”, yang mengindikasikan bahwa peralatan tersebut bukan pengadaan baru dari proyek Rp2,4 miliar tersebut, melainkan aset lama yang dipakai kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
3. Fasilitas Dasar Tidak Terpenuhi
Petugas Puskesmas menyampaikan bahwa tidak ada akses air bersih di Puskesmas. Ironis, sebagai fasilitas kesehatan, para pegawai harus patungan membeli air setiap hari untuk kebutuhan operasional. Halaman depan bangunan juga masih berupa tanah dan pasir, belum diaspal.
4. Kontras Mencolok Lantai 2
Kontras terlihat pada lantai 2, di mana koridor dan ruang aula terlihat selesai, rapi, dan layak pakai. Ketimpangan ini memperkuat dugaan bahwa anggaran tidak dialokasikan sesuai kebutuhan layanan dasar, melainkan hanya fokus pada ruangan yang terlihat untuk seremonial.
5. Genset Hilang Setahun Tak Dilaporkan Polisi
Selain masalah bangunan, masalah genset yang hilang tahun kemarin sampai saat ini belum dilaporkan ke pihak berwajib. Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas mengaku masih menyelidiki hilangnya aset negara tersebut.
Hingga rilis ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait bobroknya proyek tersebut.
Masyarakat mendesak Inspektorat dan DPRD Kabupaten Karo segera melakukan audit fisik dan administrasi secara menyeluruh terhadap proyek Rp2,4 miliar tersebut. Warga meminta agar kasus ini tidak dibiarkan dan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.
*(Berto)*
—
